Skandal Jual Beli Proyek di Lingkaran Gubernur Sulut YSK: Kepercayaan yang Disalahgunakan
Manado,Faktaindependen.web.id
Dugaan skandal jual beli proyek di lingkaran terdekat Gubernur Sulawesi Utara, YSK, kini menjadi perhatian serius publik. Sejumlah nama yang dikenal dekat dengan sang gubernur disebut-sebut terlibat dalam praktik percaloan proyek pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta mencoreng reputasi pemerintahan.
Salah satu tokoh yang disorot adalah HB, Sekretaris DPD Gerindra Sulut, yang dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan Gubernur YSK. Berdasarkan hasil investigasi sejumlah media, HB diduga menjalankan praktik makelar proyek tanpa sepengetahuan YSK, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD partai tersebut.
Gubernur YSK sendiri selama ini dikenal sibuk dengan agenda pelayanan publik dan pembangunan daerah. Namun, fokus pada urusan eksekutif dan hubungan strategis dengan pemerintah pusat justru membuka celah bagi oknum di sekelilingnya untuk bergerak bebas. Mereka diduga menyalahgunakan kedekatan dengan gubernur sebagai tameng dalam menjalankan transaksi gelap proyek pemerintah.
Selain HB, dua sosok lain yang turut disebut dalam laporan adalah OL alias Olvie, staf khusus, dan JT alias Jeane. Kedua perempuan ini diduga aktif dalam jaringan jual beli proyek, bahkan dikabarkan menikmati keuntungan besar dari aksi tersebut. Informasi yang beredar menyebut, JT sempat membeli mobil dan sepeda motor mewah secara tunai, yang diduga berasal dari hasil percaloan proyek ilegal.
Yang mengejutkan, praktik ini disebut melibatkan permintaan “jatah proyek” hingga 25 persen dari nilai anggaran. Angka fantastis ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan daerah, serta menghambat realisasi pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, lemahnya pengawasan terhadap lingkaran dalam pemerintahan membuat ruang gerak oknum tersebut nyaris tak tersentuh. Kepercayaan tinggi dari gubernur kepada para pembantunya tidak diimbangi dengan sistem kontrol dan transparansi yang memadai.
Tim relawan dan pejuang politik yang selama ini mendukung Gubernur YSK secara terbuka menyatakan kekecewaan mendalam atas dugaan tindakan HB, OL, dan JT. Mereka menilai, skandal ini telah mencederai perjuangan panjang membangun citra bersih dan profesionalisme Gubernur YSK.
Sementara itu, Polda Sulawesi Utara dikabarkan tengah menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk laporan terkait dugaan penyalahgunaan dana makan-minum senilai miliaran rupiah di lingkup pemerintahan provinsi.
Kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat dan pengamat terus menguat. Mereka mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan menyeluruh, tanpa pandang bulu. Kejelasan dan tindakan tegas dinilai menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Di sisi lain, para ahli tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan internal serta penerapan prinsip transparansi yang lebih ketat, guna mencegah dominasi kekuasaan di tangan segelintir orang yang tidak terkontrol.
Kini publik menunggu langkah konkret dari Gubernur YSK. Tuntutan agar beliau bersikap lebih selektif dalam menunjuk orang-orang kepercayaan serta menegakkan prinsip checks and balances semakin menguat. Hanya dengan langkah tegas dan reformasi internal yang menyeluruh, nama baik dan arah pembangunan Sulawesi Utara diyakini bisa kembali berada di jalur yang benar.
Redaksi
